Buranga Infokom News- Bupati Buton Utara (Butur) Ridwan Zakariah meresmikan Rumah Restorative Justice di Kantor Inspektorat, Kompleks Perkantoran Bumi Saraea, Selasa, (13/6).

Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakariah mengatakan, bahwa Rumah Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pada posisi ini Kejaksaan tentu bertindak sebagai mediator penengah dan pemberi wejangan bagi siapa saja yang berperkara hukum baik pelaku maupun korban tindak pidana,” kata Bupati pada acara peresmian Rumah Restorative Justice.

Menurutnya, upaya hukum melalui restorative justice untuk membuka harapan dan memberikan angin segar bagi semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan.

“Selama ini setiap persoalan selalu berakhir di meja pengadilan maka dengan adanya rumah perdamaian atau rumah keadilan restorative justice ini semuanya bisa dimusyawarakan dan dicarikan titik temu penyelesaiannya,” ujarnya.

Tentunya bupati, dengan adanya rumah perdamaian di Kabupaten Buton Utara menunjukkan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Muna terjalin erat dalam ruang kerja yang lebih produktif.

Disamping itu juga bisa memberikan pertanda baik dalam menciptakan iklim kesepahaman khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Bukan itu saja, melalui rumah perdamaian merupakan sebuah sumber terobosan dalam berbagai pelayanan hukum yang sebenarnya dibutuhkan semua, siapa saja,” tandansya.

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Muna Agustinus Ba’ka Tangdililing mengatakan, bahwa fasilitas Rumah Restorative Justice yang diberikan Pemerintah daerah bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah.

“Dengan adanya fasilitas yang diberikan Pemda Buton Utara melalui pak Sekda mentornya, untuk diberikan rumah Restorative Justice”, ungkapnya.

Selanjutnya Dalam Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan, adalah sebagai pelayan hukum dan pendampingan, juga memberikan pertimbangan hukum kepada Pemda.

Jadi Kajari itu adalah pengacaranya Pak Bupati. Kalau ada persoalan hukum pasti ke Pak Kajari yang memberikan pertimbangan hukum,” paparnya.

Diketahui, Restorative Justice adalah penyelesaikan suatu perkara pidana diluar pengadilan.

Landasan Restorative Justice ini adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Restorative Justice ini untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung terhadap masyarakat.

Selain itu, Restorative Justice juga untuk menjawab keresahan masyarakat, dimana sering kali didengar hukum tajam keatas namun tumpul ke bawah. Sehingga hal ini dikikis dengan hukum tajam keatas namun humanis ke bawah melalui Restorative Justice.

Kegiatan tersebut Turut Hadir Wakil Bupati Ahali, Ketua DPRD Muh. Rukman Basri Zakariah, Sekda Hardy Muslim, dan Kepala Kejari Muna Agustinus Ba’ka Tangdililing, Wakapolres Buton Utara Kompol Dedi Hartoyo, Dandim Buton Utara Letkol Kav Khomarudin ST, dan seluruh Kepala OPD dan para Camat se kabupaten Buton Utara.

(MC Kabupaten Buton Utara Reporter/Fotografer Rajab)



Leave a Reply

SeputarWaktu.Com